Ibunda Sri Mulyani akan menghitung dampak keuangan BPJS atas putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS. Sepertinya follow-up yang lebih tepat bukan di hitung dampaknya, karena dampak terhadap keuangan #BPJSKesehatan sangat jelas akan semakin terpuruk.
...
Memang, Kementerian Keuangan bukanlah satu-satunya pihak yang mengatur berjalannya program Jaminan kesehatan Nasional. Namun banyak pihak juga yang terlibat. Terlepas dari pihak mana saja yang terlibat. Dengan adanya putusan pembatasan kenaikan iuran BPJS
...
Sepatutnya pemerintah menindaklanjuti putusan ini dengan mengkaji ulang lebih dalam terkait mekanisme implementasi #JaminanKesehatanNasional secara menyeluruh yang berlaku saat ini. Mengingat penerapan program JKN diberbagai Negara bahkan di Negara maju sekalipun mengalami kesulitan yang sama dalam hal pembiayaan. Meski demikian, tidak sedikit dari berbagai Negara mampu keluar dari kesulitan tersebut dengan penerapan mekanisme dalam penarikan iuran yang tepat, pembiayaan layanan kesehatan yang tepat, penggunaan provider layanan kesehatan yang tepat, dll.
...
Jika saat ini iuran BPJS dibebankan berdasarkan kelas pelayanan non-medis, ini tidak merepresentasikan konsep gotong royong. Hal ini tidak ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan asuransi swasta yang ada. Oleh karena itu, mengingat jargon #BPJSKesehatan yang diusung adalah #gotongroyong, maka perlunya pengkajian ulang terhadap mekanisme iuran JKN
...
Jika kita melihat mekanisme iuran di Negara lain, dimana besaran iuran tidak dibebankan berdasarkan kelas yang dipilih masyarakat. Akan tetepi besaran iuran yang dibebankan kepada setiap warga ditentukan berdasarkan total pendapatan,
Dengan mekanisme pembebanan iuran seperti ini, memungkinkan setiap masyarakat untuk ikut serta bergotong royong tanpa ada yang merasa terbebani antara satu dengan yang lainnya. Karena sesuatu dengan kemampuannya masing-masing.
...
Konsep gotong royong dengan mekanisme iuran JKN berdasarkan kemampuan finansial akan lebih terasa. Dimana benar kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi membantu kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.
...
Meski demikian nilai keadikan semakin terasa. Tentu tidak menutup kemungkinan ada yang merasa dirugikan, apalagi jika melihat tren penggunaan layanan kesehatan, mereka yang berpenghasilan tinggi kebanyakan berobat ke luar negeri.
...
Tapi ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk menerapkan konsep gotong royong berdasarkan kemampuan finansial yang ditentukan berdasarkan total pendapatan. Karena sudah sepantasnya Negara memastikan nilai keadilan dapat hidup dikehidupan masyarakat.
...
Apalagi, akhir-akhir ini banyak sekali isu tentang Pancasila. Bahkan Presiden pun menginginkan agar nilai Pancasila dapat hidup dan digunakan oleh masyarakat Indonesia.
...
Nah, dengan kejadian ini seharusnya dapat dijadikan momentum oleh pemerintah, untuk memberikan contoh bagaimana nilai Pancasila seharusnya ditetapkan. Bukan alih-alih meminta masyarakat berpancasila, sedangkan pemerintah sendiri enggan untuk berpancasila dalam membuat kebijakan.
Karena kita tau, Pancasila bukan sekedar untuk dihafal dan dilafalkan, tapi diterapkan dalam setiap gerak kehidupan. Sudah bukan waktunya lagi pemerintah menyapaikan segala macam alasan kesulitan dan dilema
...
Itu sudah menjadi kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah dan Negara untuk dapat memberikan kepastian terhadap kebutuhan masyarakat, dalam hal ini dibidang kesehatan.
...
Terlebih, jika pemerintah menyadari bahwa kesehatan itu merupakan ranah urusan Negara, maka tidak tepat jika JKN diurus oleh korporasi, karena seharusnya orientasi dalam implementasi JKN bukan kepada profit, seperti yang berlaku saat ini.
Komentar
Posting Komentar